Minggu, 24 Maret 2013

Rangkuman Buku "Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan


RANGKUMAN BUKU MENEGAKKAN SYARI’AT ISLAM
DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN
Karangan                   : H. Hartono Mardjono S.H
Kata pengantar         : Dr. Arwan Marjono S.H
Jumblah halaman     :402
di Rinngkas oleh
Nama              : zulfata
Nim                 :3111 02 979
Mk                  :metodeologi Islam
Jurusan          :UAF-PPI
Smester           :3 (tiga)



MAHASISWA PI-2011 FAKULTAS USHULUDDIN
IAIN AR-RANIRY
BANDA ACEH

KATA  PENGANTAR





           
Assalammu’alaikum Wr. Wb
           
Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Karunia-Nya. Berkat Rahmat dan Karunia-Nya lah kami dapat menyelesaikan penulisan kesimpulan yang berjudul “ Penegakan Syari’at Islam Dalam Konteks keIndonesiaan ini tepat pada waktunya.
           
Shalawat bermahkotakan Salam kita hadiahkan keharibaan Baginda Rasullullah Muhammad SAW. yang telah membawa ummatnya dari alam kebodohan  ke alam yang penuh dengan penerangan Islam dan Pengetahuan.
           
Penulis sadar bahwa rangkuman ini masih jauh dari titik kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari Pembaca sangat Penulis harapkan agar rangkuman ini mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.
           
Akhirnya, Tim Penulis berharap semoga rangkuman ini dapat berguna bagi para Pembaca serta bagi Penulis sendiri.

Wassalmu’alaikum Wr. Wb.



   Darussalam,  November 2012



                                                                                                                                  Penulis
                                                                                                                                 ZULFATA







Latar belakang
            Seiring sejarah perkembangan Bangsa Indonesia, terdapat banyak peristiwa yang masih banyak melekat di benak warga Indonesia, baik itu mengenai penjajahan, kesuksesan, bahkan yamh paling kental adalah menhenai pergejolakan-pergejolakan politik antara organisasi islam dengan organisasi nasionalis, masing-masing organisasi-organisasi ini saling mengedepankan ideologi yang mereka ingini. Di sisi organisasi islam menginginkan terbentuk nya negara islam yang seharus nya di terapkan di bumi Indonesia raya ini. Kemudian di sisi organisasi nasionalis mengiginkan persamaan hak bagi seluruh rangkat dalam kontek tidak melibatkan agama akan tetapi menyatukan rakyat dengan konsep ideologi (UU kebersamaan).  Puncak pergejolakan ini tercadi pada peristiwa penghapusan tujuh kata keramat yang tercantum dalam dasar negara Indonesia (pancasila), kemudian perundingan demi perundingan, seiring berjalan nya waktu, akhir nya ideology negara indinesia terbentuk dengan konsep pancasila. Kemudian pada masa modern ini, banyak terdapat permasalahan yang terkandung di dalam pancasila tersebut, sebagian tokoh mengatakan pancasila itu adalah sesuai dengan konsep islam yang menguntungkan semua umat dengan hal yang menonjol yaitu mengenai konsep syura terdapat di dalam pancasila san bukan demokrasi, tepat nya pada butir yang ke empat. (kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permussyawaratan/perwakilan). Untuk lebih jelas nya rangkuman ini dapat membantu pembaca mengenai apa yang sebenar nya yang terkandung di dalam panca sila tersebut, apakah konsep syura..? atau Konsep demokrasi..?









SYARI’AT ISLAM DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN
Dalam memeahami syari’at tentu saja banyak kalangn yang metasa di bingungkan, semuatu di karenakan system dan metode yang di lakukan oleh pihak yang terkait  belum senegis dan strategis, dalam penerapan dalam praktik-praktik dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, budaya dan pembangunan fisik di tengah masyarakat, selama ini telah berjalan menurut  “tatanan” yang berlaku sepenggal-sepenggal, bersifat terlalu prakmatis, sering tidak berkaitan dengan yang lain nya.
            Namun demikian, meskipun hal itu merupakan realita dalam kehidupan maasyarakat selama ini, kita tidak perlu pesimis. Karena pada hakikat  nya, ada satu arahan yang masih tetap kita miliki, yang dapat kita jadikan modal utama untuk melaksanakan pembangunan hukum maupun hukum positif nasional kita-tetapi juga sekaligus akan menjadi motor pendorong lahir nya sebuah system hukum maupun maupun hukum positif nasional pada masa-masa mendatang.[1]
Pasal 29 UUD 1945 Menyatakan
1.      Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa
2.      Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama nya masing-masing dan beribadat menurut agama nya dam kepercayaan itu.

Ke aktifan Negara bukan mencampuri aturan-aturan internal yang telah di ciptakan ileh tiap-tiap agama. Jaminan Negara atas kemerdekaan tiap penduduk untuk memilih agama yang hendak di peluk nya, selama ini tampak tidak pernah menjadi masalah. Sebenar nya dengan berangkat dari atau melalui ketentuan pasal 28 ayat (2) UUD 1945, seluruh syari’at islam. Khususnya yang menyangkut hubungan hukum muamalat , pada dasar nya dapat di jalan kan secara sah dan formal oleh kaum muslimin, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jalan di adopsi dalam hukum positif nasional.pelaksanaan syariat islam dalam bidang muamalat oleh kaum muslimin, bahkan oleh siapapun juga yang menghendaki nya, terbuka lebar melalui asas”kebebasan berkontrak” yang di anut oleh pasal 1338 kitan UU Hukum Perdata.
Tentang adanya sikap politik “Agama fobi”, seperti ketika y6ang dapat kita saksikan ketika terjadi penolekan oleh sementara kalangan terhadap “ikrar” yang urung saat terjadi nya  seminar-seminar tentang sumberdaya manusia, oleh organisasi-organisasi cendikiawan yang berciri khas, keagamaan. Disinilah para cendikiawan muslim khusus nya pada bidang pakar islam dan para da’I harus mampu meratakan pandangan masyarakat, bahwa ajaran-ajaran islam, termasuk syari’at nya adalah pembawa rahmat bagi seluruh alam. Falsafah teologisnya adalah aturan-aturan dalam meneta hububungan antara individu dan masyarakat bersifat seimbang lebih mengedepankan kewajiban dari pada hak serta tidak memisahkan secara kaku antara sanksi pidana dan perdata[2].
Dengan terbentuk nya pancasila sebagai dasar Negara  dan satu satu nya azas bagi seluruh organisaasi-organisasi kekuatan sosial dan politik, dan telah adanya kesepakatan nasional untuk tidak mengubah UUD 1945, serta bukti-bukti lahir nya undang-undang tentang perkawinan, tentang perbankkan, yang kesemua nya telah berhasil mentranformasikan ajaran-ajaran islam dalam hukum positif nasional kita.
Masalah nya tinggal persoalan kerja keras yang harus kita lakukan, baik dalam menghimpun dan mengkombunasikan hukum-hukum islam, nmaupun dalam mempersiapkan program-program legislasi yang dapat kita sumbangkan kepada lembaga-lembaga legislative, elah relative eksekutif dan yudikatif.kini iklim dan situasi politik pun sudah mendukung. Alim ulama dan berbagai telah relative merata tersebar di berbagai organisasi-organisasi sosial politik dann birokraasi. Dengan loordinasi sebaik baik nyaserta pengembilan inisiatif oleh majelis Ulama Indonesia dan ICMI.
Paham resepsi hukum di ajarkan oleh kaumm colonialis Belanda untuk mengadu domba sesama bangsa Indonesia, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
Sebagai upaya tidak langsung memasukkan gagasan islami kedalam system hukum dan hukum positif nasional kita, maupun guna mencegah terjadi nya kesalahan keparahan yang lebih jauh dalam memahami kata “musyawarah seperti yang terkandung dan termaktup di dalam Pancasila. Kita berkewajiban untuk meluruskan pemahaman  arti kata musyawarah tersebut.
Kata musayarah  adalah sebuah kata yang berasal dari islam, yang telah di terima seluruh lapisann masyarakat Indonesia, bahkan tercantum dalam falsafah hidup dan konstitusi nya. Kata musyawarah dalam ajaran islam, selain berkaitan dengan “makna proses pengambilan keputusan” juga mengandung muatan-muatan yang subtansional tentang kebenaran(Haqq)keadilan serta kebaikan /kebijaksanaan. Karena islam melarang orang bekerja sama atau tolong menolong dalam kebatilan, kezaliman atau kemungkaran.[3] Islam hanya menganjurkan orang orang bekerja sama atau tolong menolong dalam hal kebenaran dan kebaikan.
Oleh karena itu, kata musyawarah yang telah teradosi di dalam konstitusi kita pun semesti nya tidak boleh di lepaskan dalam makna asli nya, paham “kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” dengan demikian ia tidak hanya bermakna kerakyatan sebagai mana makna dalam demkrasi menurut pandangan barat.
Untuk menilai apakah suatu itu benar, adil atau baik  atau sesuatu iti batil. Zalim , maka pancasila adalah menjadi ukuran atau filatrasi adalam syari’at islam memberikan sumbangan besar bagi pembangunan hukum nasional kita,
HAK ATAU KEWAJIBAN ASASI MANUSIA?
Sejarah ringkaas tentang HAM Ada tiga Negara di anggap sebagai peletak dasar paham adanya HAM (Hak Azasi Manusia), yakni, Inggris, Amerika dan prancis, dari ketiga Negara tersebut inggrislah yamg di anggap sebagai perintis nya[4]. Secara ringkas awal Hak Azasi Manusia di Inggrias adalah sebagai berikut:
1.      Dimulai dari kerajaan inggris john lock, (1199-1218), timbul berdasarkan kesewenangan kaum kerajaan terhadap warga masyarakat nya.
2.      Pada masa pemerintahan raja Edward I (1272-1307)dalam merintis kebebasan kota-kota dan kebebasan berpandangan.
3.      Pada masa pemerintahan Edward III (1327-2377), dalam peranan keterwakilan kaum bangsawan

Lahir dan timbul nya paham tentang HAM di inggris tersebut sangat di pengaruhi oleh pandangan dan pemikiran tiga tokoh pemikir besa, yakni Thomas Hobbes, john lock, dan jeans –jecquis.
HAM berpangkal pada paham bahwa tiap diri manusia menjadi pusat segala-gala nya, manusialah yang menentukan segalagala nya, satu satu nyahal yang dapat membatasihanya hanyalah kepentingan manusia itu sendiri secara keseluruhan ( Masayarakat).[5]
Hak setiap individu pada dasar nya menjadi sesuatu yang tinggi nilai nya dalam kehidupan umat manusia di muka bumi, yang paling di hormati, prinsip paham inilah yang kemudian melahirkan paham individualism(yang mendewakan individu) yang sebagai konsekuensi nya, dalam kehidupan ekonomi, poitik, telah melahirkan paham liberalism dan kapitalisme. Setiapngolongan masyarakat di benarkan untuk melakukan persaingan sebebas-bebas nya (free figh competition), siapa yang kuat di alah yamg akan menang , sama hal nya dengan hhukum rimba.
Pada awal perkembangan ideology semacam ini, peran Negara sebagai mengontrol bagaikan polisi lalu lintas yang mengontrol jalan raya, setelah dilaksanakan dalam praktik, ternyata dalam implementasi paham tersebut menimbulkan berbagai masalah, yan terjadi justru adalah kesenjangan-kesenjangan, bahkan tidak jarang benturan-ben
Turan antara yang lemah denhgan yang kuat, atau yang kaya dengan yang miskin, baik individu maupun kelompokmasyarakat yang satu dan masyarakat lain.
Permasalahan belum akan berakhir, bila paham tentang HAM tersebut di jadikan dasar seluruh tatanan kehidupan umat manusia. Bila tiap-tiap pihak  menjadikan hak sebagai dasar “perjuangan nya” yang merupakan tuntunan yang wajib di penuhi oleh pihak lain(baik individu maupun masyarakat), maka yang akan terjadi adalah konflik-konflik yang tidak akan berakhir. Atau ringkas nya, perlombaan menuntuthak oleh setiap individu dalam masyarakat akan melahirkan konflik tanpa akhir[6]
Ajaran atau paham tentang adanya HAM sebagai mana telah di uraikan pada bagian awal tulisan ini, merupakan contoh nyata tentang rasionalitas semu (psedo rasionality), ajaran tentang HAM ini muncul karena adanya pandangan sikap manusia yang hendsk mengabaikan funsi dan kedudukan nya di muka bumi ini, sebagai mana yang di kehendaki oleh Allah Swt. Adanya paham ini secara ektrim hendak menjadikan manusia sebagai sukjek yang dapat menentukan selama nyaketerjerumusan manusia kedalam pola fikir dan sikap demikian inilah yang menimbulkan sebagai distiri dalam tatanan hubunhngan manuia dalam kehidupan nya.

Lihat missal nya, pertententangan antara pekerja dengan majikan, tuan tanah dengan penggarap, sikaya dengan si miskin dan sebagai nya, pertentangan –pertentangan ini timbul dikarenakan atas dasar anggapan bahwa Mereka menentukan Hak nya masing-masing.
Kaum  beriman  yang sanggup mensubordinasikan rasionalitas semu nya kepada pola fikir yang rasional, yang akal nya menerima dan memahami akan fungsi diri nya, sebagai aabdi-abdi dalam menjalan kan kehendak nya tersebut. Dalam konteks makro seperti itu, sebagai abdi-abdi Allah swt, manusia mempunyai kewajiban-kewajiban yang telah di tentukan oleh Nya, baik kewajiban yang berkaitan denga Nya (Hablumminallah), maupun kewajuban yang berkaitan dengan sesame dan sekitar nya (Hablumminannas). Dan inilah yang merupakan kan konsep dasar tatanan kehidupan  umat manusia yang di ajar kan oeh Islam. Manusia di bri kebebasan oleh Allah swt, untuk menggynakan akal budi nya, namun kebebasan yang di subbordinasikan pada apa-apa yang di kehendaki nya.
Bila konsep ndasar ini dapat dilaksanakan tentuakan dapat membawa konsekwuensi yang sangat jauh, yang akan dapat melahirkan suasana yang berbeda dengan suasan yang lahir dari pelaksanaan  konsep secular yang berangkat dan selalu berbicara tentang hak.
Oleh sebab itu, kita dapat menyaksikan bagai mana Negara-negara barat(Amerika dan Negara Eopa lainya), selalu hendak memaksakan takaran criteria HAM menurut mereka sering bersikap ganda(embivalen), dalam menentukan sikap dak kebujakan ketika menghadapi dua peristiwa yang sama, sebagai contoh liahat lah Amerika*
HAM DARI SUDUT PANDANG UUD 1945
Dari berbagai istilah kata atau kalimat-kalimat yang digunakan yang terkandung di dalan UUD  tersebut dengan mudah dapat kita simpulkan bahwa, UUD 1945 telah menempatkan tata hubungan warga Negara dan  antara warga Negara, rakyat antara pemegang kuasasaan dalam Negara republik Indonesia, berada dalam subbordinasi kehendak tuhan yang maha Esa.
Ketika membaca UUD dasar/pancasila kita pasti menemukan kata “musyaarah” di jadikan prinsip dalam mewujudkan azas kedaulatan rakyat?, “kedaulatan rakyat” atau “demokrasi” sebagai mana yang berlaku di semua Negara di dunia ini adalah sebuah system pemerintahan yang didasarkan pada prinsip bahwa rakyat lah yang berdaulat atau yang berkuasa dalan suatu Negara. Jadi esensi nya “kedaulatan rakyat” atau “demokrasi” menyangkut tiga hal pokok, yakni rakyat menentukan :
a.       Ujuan yang hendak di capai oleh bangsa dan Negara
b.      Cara upaya untuk mencapai tujuan tersebut
c.       Siapa yang di peraya untuk memcapai tujuan-tujuan tersebut, dan bagai mana cara mempertanggung jawabkan delegasi itu terhadap rakyat.
“demokrasi” demikian di istilah kan dengan “musyawarah” yang di ambil dari pembendaharan ajaran islam, agama yang di anut oleh banyak penduduk Indonesia. “demokrasi” dan “musyawarh” dalam pemaknaan nya mesih terdapat perpedaan yang prinsipil. Musyawarah mmempunyai makna dan nilai yang lebih tinggi sebagain mana makna”kedaulatan Rakyat/demokrasi tersebut”. Akan tetapi ”musyawarah” juga mengandung muatan subtansional lainnya yaitu:
a.       Kebenaran(haqq)
b.      Kebajikan(ma’ruf)
c.       Keadilan
Menurut takaran ini yang telahh di tetapkan oleh Allah Swt[7]
            Tanpa di sertai tiga subtansi yang telah di ekplanasikan, makna “Musyawarah”I , kedaulatan rakyat atau demokrasi akan membawa warga Indonesia ke depan gerbang kehancuran dan sangat-sangat fatal. Disinilah kedaulatan yang di subbordinasikan pada kemahadaulatan atau kemahakuasaan Allah yang termaktup di dalam UUD 1945.
Prospek bagi berlaku nya Hukum Muamalat di Indonesia
Berdiri nya Bank Muamalat Indonesia, BPR-BPR Syari’at, dan telah banyak nya menyusul praktik-praktik dalam kegiatan konomi Yang telah berlandaskan dengan ajaran islam. Dengan konsep hablumminallah dan habblimminannas, akan melahirkan tatanan hidup manusia baik daam individu maupu dalam berkelompok yang terasa amat cocok dengan fotrah manusia itu sendiri.
Hukum positif perdata di Negara aarepublik Indonesia, sebagai man yang telah tercantum dalam pasal 133h kitab undang undang hukum perdata, “azas kebebasann berkontrak” yang secara ringkas berarti; setiap individu dan setiap masyrakat bebas membuat dan mengikat perjanjian dengan individu dan masyarakat lain nya menurut kehendak nya sepanjang sesuai UU serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan”. Dengan demikian, secara otomatis dalam seluruh kehidupan keperdataan atau muamalat, umat islam di Indonesia telah dapat memberlakukan hukum islam, asal mereka menghendaki[8].
Mengingat semakin meningkat nya kesadaran umat muslim dalam menjalankan aagamnya di suatu pihak, dan dalam usaha nya untu memenuhi kebutuhan satu sama lainnya(kehidupan atau dalam bidang usaha) di pihak lain, maka akan mengalami peningkatan frekuensi hukum yang berkaitan penuh dengan ajaran islam. Dengan bertambah-tambah nya lembaga dam ormas yang islami tersebut, dapat memprakarsai persiapan hukum muamalat kebutuhan akan adanya kompilasi hukum muamalat sudah terdesak, yang pasti akan di rasaka oleh para hakim di lingkungan peradilan umum, para wasit(arbiter), atau masyarakat luas.
Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan peradilan Agama
Sampai saat ini, belum ada undang-undang tentang bantuan hukum, dalam proses peradilan perkara-perkara perdata di lingkungan peradilan umum, yang berjalan selam ini hanyalah seperti yang berlaku di lingkungan Raad vab justice(peradilan umum bagi merereka yang tunduk pada hukum perdata barat pada era colonial belanda dulu), dengan memeperhatikian berbagai ketentuan yang di keluarkan, baik oleh makamah agung maupun menteri kehakiman. Setelah proklamasi kenmerdekaan, suasana pun berubah. Raad van justice sudah tiada lagi. Yang ada adalah pengadilan negri, dan hukum acara perdata yang berlakupun sudahh barang tentu tidak lagi RV dan HIR(untuk jawa dan Madura)dan RBG(untuk daerah luar jawa dan Madura). Di sini lah mulai terjadi kerancuan. Pada saat HIR atau RBG yang bersifat sangat sederhana itu berlaku di pengadilan negri, setidak nya sebagai pedoman, dan RV tidak berlaku, karena dulu hanya di berlakukan hanya untuk orang eropa.
Ada nya kerancuan ini mengakibat kan orang lalu bisaberbeda pendapat mengenai latar belakang filosofis kehadiran lembaga (institusi) “pemberian bantuan hukum” apakah “pemberi bantuan hukum “ yang di latar belakangi oleh filosofi RV yang di pruntukkan  bagi golongan eropa. Ada nya perbedaan latar belakang filosofis antara RV di satu pihak HIR atau RBG di pihak lain, tidak hanya berakibat pada posisi Hakim, teapi juga tentunya juga berakibat pada perbedaan posisi PBH dalam melaksanakan pekerjaan nya.[9]

Dua sudut pandang
Para pemberi bantuan hukum ini mempunyai sisi yang berbeda jika di lihat dari system kerja dalam konteks keadaan sekarang, di mana PBH member perlindungan hukum terhadap pihak sesuai dengan hukum tersebut atau pemebri PBH terhadap yang membayar(klien yang bersalah di anggap sebagai yang benar).
Antara dunia cita dan realita
Untuk menetapkan mana dari dua sudut pandang itu yang sesuai dengan “cita” dan “rasa” hukum bangsa Indonesia, kita harus mengacu pada falsafah hidup bangsa yang telah menjadi azas bagi kehidupan kita dalam masyarakat, berbagsa, dan bernegara. Falsafah hidup bangsa Indonesia adalah sila “ ketuhanan yang maha Esa” dan” keadilan seluruh rakyat Indonesia”. Bila kedua hal itu yang menjadi tujuan akhir dari setiap proses peradilan, maka semestinya, seharus  nya ditegakkan adalah kebenaran dalam arti material, bukan sekedar kebenaran formal.hal ninilah yang hyarus di upayakan untuk proses pengadilan baik itu di antar pihak sendiri, termasuk PBH nya , maupun Para hakim nya.[10]
Berbagai kendala
Cita-cita hukum seperti itu ternyata t5idak mudah dilaksanakan, apalagi di wujudkan, berbagain kendala menghadang, baik itu kendala yang bersifat structural maupun nonstructural.
Kendala yang bersifat structural dan mendasar
Kendala dalam sisi ini din karenakn factor pendidikan awal bagin para penegak hukum yang di bangun sejak zaman colonial belanda sampai zaman sekarang tidak akan berubah-rubah, yakni pakar hukum menyebutkan bahwa moral dan hukum itu dapat disahkan, dimana jika pelanggaran hukum dapat beupa uang atu yang bersifat konkrit. Lain hal nya dengan pelaku pelanggaran moral , yang hany mendapat celaan semata dari masayarakat yang bersifta abstrak.[11]
Kendala yang di julpai dalam praktek
Pada sisi ini di sebabkan para penuntut ilmu mayoritas nya mengganggap PBH itu sebagi pekerjaan yang harus di dapat kerena sulit nya memperolah pekerjaan pada zaman sekarang dan secara otomatis mengakibatkan system-sitem peradilan yang pengangkatan nya secara kolusi atau yang lebih popular nya dengan istilah while collar crime.
Apa dan bagaimana yang semestinya berlangsung di lingkungan peradilan agama
Untukn lebih memahami penulis ingin menyampaikan hal-hal seperti berikut:
1.      Kekuasaan peradilan agama meliputi: (a)perkawinan, (b)kewarisan, wasiat dan hibah serta,  (c)wakaf dann sedekah, semua nya di dalam azas ajaran agama islam.
2.      Cita –cita dan kehendak nyata rakyat Indonesia dalam hal terumuskan dalam pasal 4 ayat (1)UU No.14 tahun 1970,  yaitu”tegak nya keadilan berdasarkan ketyhanan yang maha esa”.
Berangkat dari dua butir yang di eksplanasi bahwa semua tatanan system pela sanaan perailan nya benar- benar berlangsung dalam koridor menuju bterwujud nya kebenaran material”demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.[12]
Posisi seseorang PBH di lingkungan peradilan agama
Berdasarkan pasal 13 ayat(1) su7b Bab b dan g UU No. 7 tahun 1989,seorang hakim pada pengadilan agama di syaratkan beragama islam dan menguasai hukum islam. Berdasarkan UU ini, bahwa dengan tegas nya menyatakan :pengadilan agama bertugas dan berewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara–perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dan seterus nya..
Kenyataan yang di hadapi
Kenyataan nya bahwa para PBH ini berlatar belakangi dengan sarjana hukum, baik yang berkatat belakangi hukum islam maupun nasional masih dalm keadaan yang minim. Untuk mengatasi masalah ini, perlu kiranya mentri kehakiman dan mentri agama menjalin hubungan yang lebih proporsianal  demi tercapai nya penempatan sesuai dengan bidang nya masi-masing.[13]

Beberapa persoalan dilematis seputar sah-tidak nya perkawinan
Sah tidak nya suatu perkawina merupakan hal yang sangt krusial , karena ia berkaitan erat dengan  akibat-akibat perkawinan, baik menyangkut anak maupum harta dan kedudukan dual hal ini perlu penempatan hukum yang jelas dan tegas.UU No.1 tahun 1974 Bab VII tentang Harta benda dalam perkawinan yang terdiri dari pasal  35,36 dan 37 dengan jelas menetapkan kedudukan hukum  harta, baik baik di peroleh selama masa perkawinan atu pun bawaan. Seangkan bab IX tentang kedudukan anak yang terdidri dari pasal 42, 43, dan 44 dengan jelas menetapkan kedudukan anak, baik yang lahir dari perkawinan  yang sah maupun anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah.[14]
Dengan UU No.1 tahun 1974  pasal 2 menyatakan:
1.      Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan berazaskan hukum masing-masing agama dan keprcayaab nya itu.
2.      Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundangan yang berlaku.
Yang terjadi dalam praktek
UU No.1 tahun 1974 yang termaktup dalam PP No.9tahun 1975 pasal 10 ayat (3) menyatakan, “dengan mengindhkan tatacara perkawinan menurut masin-masing hukum dan agama nya dan kepercayaan nya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan di hadiri oleh dua orang saksi”[15]
Permasalahan yuridis
Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. Tahun 1974, sebenarnya telah di nyatakan secaa jelas dan tegas, bahwa salah satu nya syarat bagi sah nya suatu perkwinan dilakukan menurut agama orang yang hendak melakukan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) dan pasal pasal lain nya, memang terlihat janggal bahkan mengganggu. Hal itu di sebabkankata “kepercayaan itu” sebenar nya merupakan “rumusan kompromi” sebagai akibat dari terjadi nya tarik menarik kepentingan politik pada saat di bahasnya RUU atas UUperkawinan di DPR.sedangkan kalangan ingin mendesak keingunan untuk menjadikan tata cara perkawinan menurut “ aliran kepercayaan”, sebagai man hal nya dengan agama, sebagai landasan penentu bagi sah nya perkawinan. Desakan itu kemudian di tolak oleh DPR ataupun pemerintah. Karena, baik di dalam GBHN maupun dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, “aliran kepercayaan” bukan agama melainkan ahanya sebuah kebudyaan, sehingga tidak dapat di jadikan dasar hukum pelaksanaan perkawinan.[16]
Untuk menjawab permasalahan ini dapat di lihat dalam keketentuan yang termaktub dalam pasal 57 UU No. 1974 sebagai perbandingannya pada pasal tersebut menyatakan:
1.      Perkawinan yang berlangsung di luar indonsia antar dua orang warga negara Indonesia dan warga asing, adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu berlangsung.dan warga negar Indonesia melanggar ketentuan-ketentuan UU ini.
2.      Dalam waktu satu tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti mereka harus di daftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.
Di luar Indonesia perkawinan tidak di hadapi oleh pegawai pencatatan. Sedangkan setelah kembali ke Indonesia perkawinan tersebut juga masuk daftar perkawinan di negara Indonesia, dengan demikian alas an tidak tercatat nya perkawinan itu didasarkan larena tidak di hadapi oleh pegawai pencatatan semata, karena berada di luar negara Indonesia.
Ada dua kesimpulan yang dapat di tarik dari uraian di atas baahwa, pertama, pencatatan perkawinan pada kantor pencatatan perkawinan pada kantor pencatatan perkawinan, secara hukum tidak terjadi nya sah suatu perkawinan. Dan yang kedua, kedua untuk pencatatan perkwinan oleh pegawai pencatatan tidak di syaratkan bahwa perkawinan harus di lakukan di hadapan nya, perkawinan itu bisa di lakukan di luar kesaksian nya, asal ka nada bukti kesaksian yang otentik tentang telah dilangsungkan perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974, yang dapat dijadikan dasar bagi kepentingan pencatatan perkawinan yang bersangkutan. Permasalahan yang di lematis ini perlu peninjauan yang krusial bagi pemerintah terkait nya permasalahan peran agama dalm penentuan hukum.[17]
Menyoal RUU peradilan anak demi masa depan anak-anak
Masayarakat sebelum tidak pernah mendengar bahwa pada bulan November 1995, perintah telah mengajukan sebuah RUU tentang peradilan anak(RUU pera) ke DPR untuk di bahas dan di sahkan. Masyarakat baru mengetaui nya setelah tiba-tiba pada bulan maret 1996 pembahasan RUU tersebut sudah memasauki tahap kedua, yaitu pemandangan umum fraksi-fraksi. Berbeda denga persiapan pengajuan sebuah RUU pada umum nya, seperti RUU KUHP (hukum acara pidana), RUU KUHP(hukum pidana), atau RUU perbankkan  dan RUU-RUUpersiapann  pembuatan RUU Pera, pemerintah selama ini hanya diam-diam. Pemerintah tidak mensosialisasikan nya lebih dahulu. Namun, dalam hal RUU Pera, tampak seolah-olah pemerintah bersikap menyembunyikan dan langsung saja menyampaikan nya ke DPR. Sikap dan cara yang di tempuh seperti ini, tampak di luar kebiasaan, dan tentu nya patut di sesalkan. Karena, hal itu kurang memberikan pendidikan politik kepada rakyat, lebih-lebih dalam kurun keterbukaan dan proses demokrasi kehidupan politik sekarang ini.[18]
Pasal 2 RUU Pera menyatakan “siding peradilan untuk anak, yang selanjut nya di sebut siding anak, adalah persidangan di lingkungan peradilan umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan kan perkara pidana dan perkara perdata mengenai anak.” Baru mengenai ini saja, RUU Pera telah melanggar dan menabrak UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang inti nya membahas tentang penduduk Indonesia terbagi dua golongan yakni mereka yang golongan muslim dan non muslim. Di tetapkan dalam UU tersebut, bahwa pekawinan hanya lah sah bila di laksanakan menurut agama nya dan kepercayaan nya masing-masing dan kepercayaan nya itu(pasal 2 ayat (1) UU No. 1tahun 1974). Anak, yang merupakan keturunan dan sekaligus juga merupakan akibat dari adanya suatu perkawinan. Dengan sendiri nya juga berkaitan dengan masalah sah atau tidak nya perkawinan menurut sudut pandang agama yang menjadi dasar perkawinan. Sudah barang tentu, ini pun menyangkut masalah pengangkatan anak.[19]
Upaya melahirkan UU peradilan anak tentu patut mendapatkan sambutan baik bagi masyarakat, yakni UU yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan masa depan anak dengan cara memberikan perlakuan khusus sesusai dengan perkembangan jiwa mereka, baik dalam proses penyidikn, pemeriksaan perkararanya di muka peradilan, maupun jenis hukuman yang akan di jatuhkan. Namun jangan lah niat baik itu merusak hungan masyarakat dengan pemerintah karena adanya pertentangan antara dua hukum yang masi dalam tahapan ini. [20]
Kontroversi hukuman mati dan relevansi dengan kebutuhan dasar umat manusia
Debat pro dan Kontra
Debat pro dan kontra tentang ada nya lembaga hukuman mati telah lama berlangsung. Dan rasa nya, debat itu tidak akan pernah berakhir samapi kapan pun. Pandangan yang kontra menganggap perlakuan hukuman mati itu tidak manusiawi, dan tentu saja bagi gilongan yang pro ditidak menyetujui pandangan seperti itu, dengan menyampaikan alas an-alasan yang sangat-sangat krusial. Memang benar, bila sekali hukuaman mati dilaksanakan, maka tamatlah riwayat orang itu di dunia. Arti nya ia tidak bisa lagi memperbaiki kelakuan nya, tetapi apalah artinya seseorang yang tidak bisa lag memperbaiki tingkah laku nya, jika di bandingkan dengan keselamatan dan kepentingan semua orang(anggota masyarakat) yang ingi8n hidup damai dan baik.[21]
Rasionalitas manusia sangat terbatas
Dalam menetukan pilihan, kaum rasionalis selalu bekerja hanya berdasarkan akal fikiran nya belaka. Mereka lupa bahwa alak fikiran yang mereka dewa-dewakan sesunggguhnya sangat terbatas kemampuan nya, sebagi contoh, tentang sebuah permainan. Bila seseorang di persilakan menyusun berbagai komposisi(bentukan) angka yang terdiri dari enam angka bebtukan yang harus di ambil dari empat puluh Sembilan angka yakni dari satu sampai dengan empat puluh Sembilan, maka pernahkah kita bayangkan, ada berapa banyak yang dapat kita susun kan.
Apa makna semua ini?
Inilah sebenar nya gambaran hidup umat manusia di muka bumi ini, akal mnusia selallu berada di belakang keberadaan factor ciptaan Allah swt, artinya, seluruh factor ciptaan Allah terlibih dahulu ada dari pada pola fikir manusia.[22]
Dalam agama wahyu(islam) keberadaan lembaga hukuman mati ditetapkan oleh Allah sebagai jenis atau bentuk sanksi hukuman terberat. Oleh sebab itu, bagi kaum beriman, memperdebetkan keberadaan lembaga hukuman mati hanya akan merupakan suatu kemubazuran, kesiasiaan dan membuang-buang waktu bagi sang pelaku.
Hkikat terjadi nya ketidak adilan
Ketidak adilan kn terjadi di muka bumi, manakala manusia telah mengganggap segala hal mengeneai kehidupan di muka bumi akan dapat di atur dan di selesaikan sendiri oleh umat manusai, dengan megabaikan petunjuk, aturan dan tatanan yang telah di tentukan oleh Allah Swt.
Keberadaan Lembaga Hukuman Mati dan Relevansi nya
Keberadaan lembaga hukuman mati ini di dukung oleh masyarakat yang terlalu mengandalkan akal nya yang lamakelamaan mengakibatkan paham sekuler dan secara otomatis menyebarnya paham individualism dan terus merambah ke liberalism/kapitlisme.[23] Bagi kaum yang beriman, merelevansi hal yang sedikian tidaklah perlu. Karena keberadaan hukuman mati sebagai suatu lembaga telah termaktub dalam Alqur’anukkarim
Kebutuhan Dasar Umat Manusia
Berbagai perspektif kebutuahan individu manusia, jika kita hadapkan dengan kehendak tersebut, manusia justru menghendaki terwujud nya pemerataan atas pemilikan oleh tiap individu. Ada nya dambaan bagi terwujud nya pemerataan itu, dengan sendiri nya memerlukan pembatasan-pembatasan terhadap keinginan tiap individu. Dengan demikian akn terjadi nya tarik menarik antara kepentingan individu dan masyarakat.[24]persamaan antara kepentingan individu dengan masyarakat ini adalah suatu proses penyelesaian hukum yang bener-benar wajib di ta’ati oleh semua pihak.
Bagai Mana Upaya Manusia Mencari Penyelesaian?
Orang yang berpaham sekuler akan berusaha berteori menurut akal mereka. Salah satu teori yang mereka kemukakan ialah, bawa keseimbangan antara dua kepentingan individu dan masyarakat terletak di suatu tetik, di mana titik tersebut dapat menghasilkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Bagi kaum beriman, yang terkandung dalam kehidupan dunia sampai di akhirat sebagai satu kesatuan rangkaian yang tidak terputus, dan mengakui keterbatasan akal manusia, serta mengakui pula bahwa di atas segala sesuatu nya hanyalah kekuasaan Allah awt, tentu tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkn oleh Allah swt. [25] 
Keberadaan Lembaga Hukuman Mati dan Pelaksanaannya
Dalam ajaran islam, keberadaan lembaga hukuman mati sebagai salah satu jenis atau bentuk sanksi, telah di nyatakan tegas dalam Alqur’an. Bila kita sudah memasuki penerapanketentuan tersebut dalam proses pemeriksaan suatu kasus perkara, maka hakim yang  bertugas memutuskan perkara wajib bertindak dengan hati-hati. Hakim perlu memahami permasalahan sang terdakwa tersebut dengan sebaik-baik nya, sebagai mana yang termaktup di dalam pasal 6ayat (2) UU N.14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi:
Tiada seorangpun dapat di jatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sahmenurut Undang-Undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang di anggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.[26]
Hal ini berbeda dengan UU syari’ah yantermaktub dalam surat albaqarahayat 178 yang menyatakan:
Hai orang-orang yang beriman, di wajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh, orang merdeka dengan orang merdek, hamba dengan hamba dan wanita denga wanita,. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudara nya, hendaklah (yang memaafkan)mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah(yang dimaafkan)menbayar(diyat)kepada yang member maaf dengan cara yang lebih baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
Demikianlah ajaran islam telah melengkapi pengkuan atas keberadaan lembaga hukuman mati, oeh karena itu dalam menangkap dan memahami ajaran islam yang mengakui keberadaan lembaga ini jangnlah terpotong-potong, melainkan menangkap nya secara utuh. Disinilah kita di uji , sampai di mana kemampuan kita bersama menghidupkan ajaran agama islam ini kepada semua pihak, agar semua pihak dapat memperoleh pengertian yang tepat dan benar.[27]
Somasi dan Demokrasi
“somasi” merupakn isilahh yang kini menjadi popular di kalangan dunia hukum, khusus nya duni perdilan, dalam ejaan bahasa belanda ditulis sommstic yang berartikan teguran atau peringatan. Istilah ini lahir karena adanya ketentuan hukum dalm hukuman perdata maupun pidana. Bahwa seseorang baru dapat dikatakan lalai dalam melaksanakan kewajibannya, bila ia telah diberi teguran dan peringatan. Beitulh sekelumit tentang somasi, untuk perkembengan nya, bila suatu objek atau badan yang telah melakukan kesepakatan dan salah satu nya melanggar maka dikatakan wanprestasi, dan wanprestasi tersebut dapat mengukuti proses hukum selanjud nya yang sesuai dengan UU yang berlaku.[28]
Pers di Alam Demokrasi
Dalam khidupan demokrasi, pes memiliki kebebasan untuk menyiarkan pemberitaan, pikiran seseorang, atau un pendapt pengasuh nya tentang suatu masalah. Fungsi pers yang demikian sangat penting, dan dapat menjadi sarana bagi berjalan nya mekanisme kehidupan demokrasi.
Takaran Somasi
Biasanya pengaju somsai adalah mereka yang merasa di rugikan ,. Berawal dari perasaan itu, ada kecendrungan yang bersangkutan untuk membalas pihak yang membuat penasaran. Sikap ninilah yang membuat pihak yang di rugikan sering membuka isi somasi kepada umum yan di salur kan melalui berbagai media.[29] Msaih banyak persoalan menyangkut somasi ini, terdapat pro dan kontra terbelenggu di benak tokoh dan masyarkat yang mengganggap somasi bagian dari penyampaian penesaran dengan manusiawi dan beranggapan lebih menyulitkan persoalan yang terlalu di sebarluaskan.


Demokratisasi
Somasi pada awal nya hanya di gunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa antar individu anggota masyarakat dalam msalah perdata, pada akhir ini sudah mulai di gunakan dalam kehidupan kemasyarakatan bahkan ke kancah perpolitikan.
Somasi terhadap Harian Kompas
Salah satu cirri negara demokrasi adalah adanya kebebasan pers. Pers mempunyai kebebasan untuk menyiarkan pemberitaan, memuat tulisan, ataupun memyampaikan fikiran atau pendapatnya.  Dalah hal pemberitaan sudah barang tentu bebar fakta dan peristiwanya. Selain factual, pengunglapan pun harus wajar dan proporsional, tidak sensasional, dramatis, apa lagi tentensius. Karene itu pemberitaan harus terlebih dahulu melakukan chec and recheck sumber berita, lebh-lebih bila data nya merupakan data yang sekunder.[30]
Pengajuan Somasi
Menempuh jalur hukum tidak mesti dengan gugatan langsung ke pengadilan, meskipun hal itu bisa saja dilakukan. Setelah para penerima kuasa (yang kemudian mereka beri nama tim pembela islam atau TPI), mempelajari seluruh bukti yang ada, maka maka TPI memutuskan untuk lebih dahulu mengajukan somasi. Somasi adalah mengirim surat teguran kepada yang bersangkutan, yang di dalam nya memuat uraian tentang hal-hal yang telah di perbuat oleh pihak teromasi, dan dan atas nama serta mewakili para pemberi kuasa  mengajukan apa-apa yang di inginkan oleh pemberi kuasa.[31]
Reaksi yang timbul
Bagi penulis dan seluruh anggota TPi, sesuai denga kedudukan nya selaku penerima kuasa, sebenar nya tak pernah menaggapi suara-suara sumbang yang datang dari pihak yang tidak terkait, hanya kepada para pemberi kuasalah TPI berkewajiban mempertamggungjawabkan pelaksanaan kuasa nya.
Dari peristiwa somasi terhadap harian Kompas ini, tak salah bila penulis berharap, kita dapat mengambil hikmah nya. Peristiwa ini dapat memberikan pelajaran bahawa dam berjuang untuk mengisi kemerdekaan ini bekerja lah dengan tertib disiplin dan konsistensi dalm penerapan ajaran islam, agar tidak mengalami kemuzharatan dam menuju impian agar mendapat terlasana nya al makruf nahi mungkar.[32]
UMAT ISLAM DAN PETA PERPOLITIKAN DI INDONESIA
Permasalahan yang hendak penulis sampaikan adalah bergejolak nya umat islam dalam perpolitikan di Indonesia dan di dukung oleh fakta-fakta yang akurat dan terpercaya, semua hal tentang perubahan zaman, baik iti zaman perpolitik pada colonial belanda bahkan factor-faktor pendukung lain nya mengenai peranan umat islam di Indonesia.
Peta 1. Periode colonial Belanda[33]
1.       Umat islam yang berada di Indonesia melakukan perlawanan, dan setelah berkali-kali gagal, kemudian mengambil sikap isolasi
2.       Minoritas penduduk Indonesia justru ikut menikmati kebijakan dasar colonial, seoerti
a.       Golongan cina
b.      Kaum priyayi/feudal
c.       Kaum ambtenaar/pegawai
d.      Kaum nasrani
1.       Kekuasaan politik di tentukan oleh pihak belanda
2.       Dasar kebijakan politik belanda:
a.       Devide et impera
b.      Misi untuk melaksanakan asa koordinasi menuju unifikasi tatanan secara bertahap
c.       Politik pendidikan yang hanya penguntungkan pihak belanda
d.      Kristenisasi
e.      Diskriminasi
f.        Eksploitasi  colonial untuk membangun daerah sendiri
Dasar kebijakan kolonial                                       Reaksi masyarakat yang timbul






Menimbulkan berbagai konflik, dan timbul nya pengelolaan pengaturan negara dan masyarakat menjadi pecah daoam berbagai firqah(golongan)
 








Peta 2. Firkah-firkah yang tumbuh dan perbedaan-perbedaan perlakuan[34]
1.       Hanya lapisan kecil msyarakat, yakni anak kaum priyayi dan anak pegawai yan di beri kesempatan mengenyamm pendidikan. Mereka inilah yang kemudian mengisi jabatan-jabatan di lingkungan birokrasi dan lapisan elite intelektual atau semi intelaktual. Mereka inilah yang mengenal kan pemikiran-pemikiran barat yang secular, yang memisahkan keimanan dari urusann dunia, termasuk memisahlan agama terhadap negara. Meskipu golongan ini sangat kecil, akan tetapi menguasai birokrasi negara dan termasuk merumuskan GBHN yang tercantum du dalam Proklamasi kemerdekaan.
2.       Dalam kehidupan perekonomian, golonga cina di manfaatkan untuk di tempatkan sebagai golongan perantara.
3.       Di lapangan kependataan(hubungan warga masyarakat), di but perbedaan-perbedaan perlakuan hukum,

 









                            Di hadapkan dan di pertentangkan dengan
Masyarakat indonesia yang masyarakat kaum tani, pedagang, dan muslim yang sedikit sekali duduk di lingkungan birokrasi dan laspisan elite bangsa
1.       Kepeda mereka di berlakukan hukum adat
2.       Hukum islam hanya di anggap berlaku bila sudah di resepsi (di akui oleh penguasa atau menjadi nhukum adat)
 










Pemilu dalam Iklim Keterbukaan
(Tulisan ini di susun pada tanggal 12 april 1996), masih cukup waktu bagi pemerintah selaku penyelenggara, untuk mengambil langkah-langkah kebijakan, agar pemilu tahun 1997 benar-benar lebih baik, dri sikap yang lebih terbuka dan mau berdialog yang akhir-akhir ini di tunjuk oleh ABRI, kita semakin menangkap adanya kesungguhan tekat pemerintahan maupun ABRI untuk mengalang serta masyarakat bagi tujuan-tujuan positif dalam memnbangun politik bangsa. Seiring itu ada nya remisi UU karena ada nya suatu pertiwa besar [ada masa orde baru, maka tentu nya tidak berlebihan bila masyarakat pun bisa berharap, bahwa meskipun UU pemilu yang sekarang berlalu dan dijalan kan juga masih UU pemilu seperti yang berlaku untuk pemilu-pemilu yang lalu, toh pelaksanaan nya tetap sama seperti pemili-pemilu yang lalu.[35]
Masalah yang ringan
Telah di maklumi, bahwa berdasarkan UU, pemilu sepenuh nya di selenggarakan oleh pemerintah. Konsenkuensi nya adalah bahwa pemerintahlah yang akan menentukan kebijakan,kebijakan dalam pelaksanaan pemilu. Karena UU nya memang belum berubah, tidak mungkin kita mengubah UU sekarang, karena proses penyelengara pemilu sudah berjalan dengan dilakukan nya pendaftaran pemilih pada 1 Mei 1996. Sikap pemerintah inilah yang barang kali yang di tunggu-tunggu oleh rakyat.. adakah siikap dan kebijakan pemerintah atau ABRI mengenai penerapann UU anti-subversi akan juga mewujud dalam menerapkan UU pemilu yang sangat mengarah ke pro rakyat.
Urgensi Pembaruan Hukum bagi Peningkatan keterbukaan dan peran serta Masyarakat
Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila, dan UUD1945, selama orde baru, GBHN menkenkan pada pembangunan industry, guna menopang tujuan pembangunan tersebut, di perlukan adanya prakondisi berupa stabilitas politik.
Untuk mewujudkan stabilitas politik, selama pemerintahan orde baru, penataan kehidupan politik telah di atur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:
ü  UU tentang pemilihan umum.
ü  UU tetntang susunan MPR,DPR dan DPRD
ü  UU tentang pemerintahan daerah. Dan lain-lain.
Harus di akui, bahwa dengan sepakat peraturan perundang-undangan tersebut, stabilitas nya (politik) nasional selama masa orde baru memang dapat di wujudkan, sehingga pembangunan bidang bidang ekonomi, secara kuantitatif dapat di lihat hasil nya. Industrialisasi yang embirio nya telah di mulai sejak tahun 1968 sudah menampakkan hasil kuantitatif secara nyata.[36]
Makna sumpah jabatan dalam mengantisipasi segala bentuk kolusi dan korupsi
Dalam penggunaan kata sehari-hari atau rumusan yang di gunakan dalam berbagai pengaturan perundang-undangan terasa adanya kerancuan dalam konteks penggunaan istilah “Sumpah”ini, missal nya saja, dalam UUD 1945 pasal 9 di katakan “sebelum memangku jabatan, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh….dan seterus nya. Di sini kata sumpah di kait kan dengan hal-hal yag belum terjadi, karena sumpah itu sumpah itu di ucapkan sebelum seseorang memangku jabatan presiden dan wakil presiden tersebut. Dan pengkaitan nya setelah mereka menjabat serta sinonim nya adalah bersumpah,berjanji dan bersungguh-sungguh, di rasakan sangat tepat.[37]
Berbeda kaitan nya dengan kata “sumpah”yang di nyatakan dalam KUHP pasal 160 ayat (3), misalnya di sana merupakan”sebelum member keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama nya masing-masing…dan seterus nya” disini kata sumpah di kaitkan dalam kejadian yang sudah terjadi, agar saksi jujur dalam dalam bersaksi ketika melakukan proses persidangan.
Perbedaan antara UUD1945 dengan KUHP pasal 160 ayat (3), tidak saja menyangkut artinya, bahkan implikasi nya.dalam hukum pidana positif kita, kita tidak dapat menemukan pasal yang memuat “sanksi” atas di langgar nya sumpahb yang di ucapkan saksi[38]
Dalam ajaran islam, perbedaan antara sumpah dalam arti janji dengan sungguh sungguh dan sumpah dalam kaitan kewajiban seorang saksi untuk melakukan pesidangan , mudah di bedakan baik itu makna, penggunaan kalimat, maupu sanksi yang akan menjadi akibat nya, dan jika saksi melanggar kaidah perjanjian tersebut akan di kenai kifarat.
Perbedaan itu semakin jelas, di dalam islam dinamakan bai’at, dengan istilah dalam penggunakan supah jabatan. Apakah pelanggar  pelanggaran bai;at akan di kenai sanksi yang rial(pidana). Hal ini terdapat dalam hukum islam. Karena marak nya pelanggaran sumapah yang di lakukan oleh oknum-oknum yang terkait, maka jawaban atas semua nya itu adalah setidak nya ada dua factor yang secara sungguh sunguh yang perlu di pertimbangkan, yakni factor subjektif dan factor objektif.
Factor subjekif adalah factor-faktor yang berangkat dari kepentingan si pengucap sumapah sendiri, yakni, kepastian hukum, dan ketenrangan dalam menjalankan tugas nya. Dan factor objektif adalah hal-hal yang mengenaik kenmantapan hukum yang berlaku tanpa di pengaruhi oleh siapapun, ada banyak factor sebenar nya dalam al ini akan tetapi tidak mungkin rasa nya di sampaikan dalam bentuk tulisan, dengan demikian, bila ada seorang pejabat melakukan tindak pidana ketika ia sedang menjalan kan jabatan nya, maka sanksi hukuman yang harus dijatuhkan adalah sanksi admnistratif dan sanksi hukuman atas tindak pidana yang di lakukan yang di perberat karena adanya unsure pembera berupa pelanggaran tas sumpah jabatan.[39]
Pembatasan masa jabatan presiden
Peristiwa ini terjadi pada tahun 1978, permasalahan pembatasan masa jabatan Presiden ini  ramai di bahas dalam siding imum(SIUM), MPR 1983, 1988, 1993. Tiap kali info ini muncul, ketika itu pula gaungan pro dan kontra menyelimuti masayarakat Indonesia, tidak di batasi nya masa jabatan presiden dalam UUD 1945 sebenar nya justru merupakan fleksibilitas konstitusi kita untuk member kebebasan kepada rakyat untuk menentukan siapa presiden yang akan mereka pilihuntuk periode-periode tertentu.[40]
Reformasi dan sosialisasi konsep Amar Ma’ruf Nahimunkar dalam konteks kenegaraan
Membicarakan dakwah yang dilkuakan oleh setiap pemeluk dan organisasi agama dalam konteks keagamaan, jelas yang menjadi sumber acuan dan kerangka nya adalah agama itu sendiri. Artinya, agama di dakwahkan secara mutlak dan utuh itulah yang menjadi sumber serta kerangka dalam berdakwah, tiap-tiap pemeluk dan organisasi yang hidup dalam masyarakat akan harus dan sliang menghormati prinsip itu, karena hal ini menyagkut wilayah keimanan yang bersifat mutlak. Bahkan negara sekalipun sama sekali tidak berhak mencampuri materi dakwah dari sekelompok pemeluk agama, sepanjang yang didakwahkan nya tanpa menyinggung wilayah keagamaan wilayah agama lain.
Negara Merupakan Sebauah Kesepakatan Gesamakt
Negara pada hakikat nya merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang di berdiri di atas kesepakatan-kesepakatan dari bermacam golongan, suku bangsa, ras, dan masyarakat  pemeluk agama, untuk bersama-sama bernaung dalam lingkaran organisasi masyarakat yang mereka dirikan, guna menuju satu tujuan bersama.
Dalam konteks kenegaraan, isi kesepakatan-kesepakatan bersama(konstitusi) itulah yang kelak akan menjadi pembatas dan koridor bagi keluarga anggota ngara[41]. Persepsi sedemikian akan senada bagi semua keluarga negara(suku bangsa, ras dll) akan bergantung berbagai factor, dua di antara nya adalah sebagai berikut;
a.       Masing-masing keluarga negara tersebut mempunyai satu motuvasi yang sejalan dengan masing-masing keperluan nya
b.      Adanya perasaan senasib setanah air bagi semua pemeluk dan organisasi yang berbeda agama yang sama sama menyelenggarakan dan menggerakkan suatu negara, itulah sebab  nya negara merupakan sebauah gesamakt dan bukan sebuah  konsesnsus.
Persepsi Umat Islam Terhadap Keberadaan Negara Republik Indonesia
Dari sejarah berdiri nya negara kesatuan republik indonsia ini, serta perjalanan selanjut nya hingga kini, selain para pahlawan tokoh oslam dalam mendirikan negara ini, tercatat tiga peristiwa besar yang menunjukkan dan membuktikan, betapa kukuh nya dan dalam na persepsi sedemikian itu ada pada diri dan tubuh umat islam.
Tiga peristiwa besar itu ialah, yang pertama, keteguhan panglima besar jendral sudirman pada komitmen nya terhadap negara, tatkala beliu tidak akan menyerah pada belanda pada saat seluruh pemimpin pemerintahan Indonesia pada aksi militer kedua belanda pada tahun 2948 yang tela di tawan belanda. Pang lima soedirman juga bertahan untuk menjadi pemimpi Hisbul Muhammadiyah, ia t5etap tidak menyerah walaupun paru-paru nya hanya satu lagi yang berfungsi.
Kedua, ketangguhan Sfruddin prawira negra, tatkala beliau dan kawan-kawan mendirikan pemerinytahan darurat republic Indonesia (PDRI), di tengah hutan belantara Sumatra guna mempertahan kan pemerintahan pusat negara Indonesia.
Ketiga, ketangguhan Muhamat natsir, tatkala belaiu tampil dengan mosi integral nya di parlemen untuk mengembelikan bentuk negara federal menjadi negara kesatuan repulik Indonesia.
Persepsi Umat islam atas UUD 1945
UUD1945 telah menegaskan bahwa negara kesatuan republic Indonesia bukan negar sekuler, pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945 dengan tegas nya menyatakan “negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa”[42]
Kemudian dalam beberapa contoh lain nya akan di paparkan sebagai berikut:
a.       Kemerdekaan merupakan rahmat Allah
Kata-kata dalam mukadimah bahawa”kemerdekaan adalah merupakan berkat Rahmat Allah” merupakan pernyataan sikap dan pengakuan serta kesepakatan resmi bangsa Indonesia yang bersifat eanmalig, yang menjadi latar belakang filosofis proklamasi kemerdekaan Indonesia.
b.      Musayawarah sebagai sistem pemerintahan
Dalam UUD 1945 tidak tercantum nya kata-kata “demokrasi” akan teapi kata “Musyawarah” lah yang yang tertera. Adanya fakta ini perlu mendapat catatann khusus, terutama bagi para pemeluk islam.
Mencegah Timbulnya dikatomi antara cita-cita umat islam dan cita-cita bangsa
Bila titik taud yang terdapat di dalam mukadimah maupun batang tubuh UUD 1945, sebagai mana yang telah di uraikan di atas, maka prinsip-prinsip ajaran islam akan menempati posisi yang amat strategis terhadap paham-paham lain manapun dalam berkompetisi sehat (berfatabiqul khairat) mengisi kemerdekaan bangsa, di samping akan dapat mencegah dikatomi yang mempertentangkan cita-cita dan kepentingan bangsa serta negara. Di sinilah letak nya “kesebangunannya” antara cita-cita islam dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia.[43]


[1] Halaman 28
[2] Halaman 31
[3] Halaman 33
[4] Halaman 35
[5] Halaman 37
[6] Halaman 38
[7] Halaman 47
[8] Halaman 53
[9] Halaman 70
[10] Halaman 74
[11] Halamnn 76
[12] Halaman 87
[13] Halaman 89
[14][14] Halaman 91
[15] Halaman 93
[16] Halaman 94
[17] Halaman 96
[18] Halaman 107
[19] Halaman 109
[20]Halaman 111
[21] Halaman 113
[22] Halaman 116
[23] Halaman 119
[24] Halaman 121
[25] Halaman 123
[26] Halaman124
[27] Halaman 127
[28] Halaman 134
[29] Halaman 135
[30] Halaman 138
[31] Halaman 142
[32] Halaman 146
[33] Halaman 156
[34] Halaman 157
[35] Halaman 257
[36] Halaman 266
[37] Halaman 280
[38] Halaman 282
[39] Halaman 284
[40] HAlaman 285
[41] Halaman 359
[42] Halaman 360
[43] Halaman 362

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar